Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Dalam indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting yaitu pendapatan nasional, yang dapat diartikan suatu angka atau nilai yang menggambarkan produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan semua pelaku ekonomi suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Namun meski seperti itu, banyak ahli ekonomi tidak setuju hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Salah satu diantaranya sebut saja tokoh ekonomi Dudley Seers mengemukakan bahwa ada 3 masalah pokok dalam mengukur tingkat pembangunan, yaitu:

·         Tingkat kemiskinan.

·         Tingkat pengangguran.

·         Tingkat ketimpangan di berbagai bidang.

GDP (Gross Domestic Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan menjumlahkan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang ada di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Dalam perhitungan GDP tidak boleh terjadi perhitungan ganda sehingga mengakibatkan seakan-akan Indonesia memliki kekayaan yang melimpah jadi yang seharusnya Indonesia mendapat bantuan dari luar negeri kini bantuan dari luar pun justru akan dialihkan kepada negara yang lebih membutuhkan dibawah Indonesia.

GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang berwarga Negara Indonesia. Cara memperoleh nilai GNP berbeda dengan GDP. Jika GDP dibatasi oleh wilayah maka GNP dibatasi oleh kewarganegaraan.

NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan menjumlahkan hasil pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi di Indonesia dalam kurun tertentu.

Selanjutnya pada pendapatan perkapita yaitu biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Cara menentukan pendapatan perkapita pun dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara.

Di dalam suatu negara pasti memiliki masalah umum yang cukup mendesak untuk diatasi negara tersebut. Masalah itu tidak lain dan tidak bukan yaitu kemiskinan. Di negara Indonesia misalnya, banyak sekali warga dan daerah yang mengalami kemiskinan. Oleh karena itu pada ekonomi Indonesia memliki Trilogi pembangunan yang didalamnya terdapat poin pemerataan yaitu sebagai upaya agar setiap warga negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.

Peta Perekonomian Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas mencapai kurang lebih 195-200juta Ha. Jika sebagian besar pulau Indonesia adalah kepulauan yang subur akan hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Jika memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia maka akan banyak memiliki produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan.

Dari seluruh wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal, diantaranya:

·         Mata pencaharian Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris) dengan mata pencaharian sebagai petani, peternak, dll.

·         Sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan.

·         Dalam sektor pertanian perlu diwaspadai bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi-komoditi lain.

Degan fakta yang seperti itu, maka diambil beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mengatasinya, yaitu:

·         Memperbaiki kehidupan petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pertanian.

·         Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian.

·         Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis.

·         Menunjang kegiatan transmigrasi.

Sumber Daya Manusia di negara Indonesia itu sangat padat namun dengan semakin padatnya SDM di Indonesia justru semakin banyak masalah sosial yang cukup rumit seperti yang sudah diketahui bersama masih banyaknya pengangguran. Kejadian yang seperti ini disebabkan karena penyebaran penduduk yang kurang merata sehingga dengan kondisi seperti ini sangat sulit mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itu pemerintah harus selalu terus mengandalkan tabungan/biaya rutin pemerintah. Namun pemerintah tidak bisa terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah itu karena suatu saat pasti bakalan habis juga. Oleh karena itu perlu adanya upaya tambahan dari pemerintah guna membantu memenuhi investasi pembangunan, yaitu:

·         Mengembangkan secara maksimal ekspor komoditi non-migas.

·         Mengusahakan pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak dan digunakan untuk investasi yang menganut sistem prioritas.

·         Menciptakan kondisi investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing.

·         Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan khususnya buat para golongan ekonomi lemah dalam rangka produktifitas.

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Strategi Pembangunan Ekonomi

konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memplajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Berikut ini beberapa strategi pembangunan ekonomi:

1.      Strategi Pertumbuhan

Inti dari konsep strategi ini adalah strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)  pendistribusian kembali.

2.      Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu.

3.      Strategi Ketergantungan

Kemiskinan yang terjadi pada negara-negara berkembang itu disebabkan karena adanya ketergantungan dengan negara lain. Oleh karena itu jika ingin negara tersebut menjadi maju maka harus ada usaha melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Menurut Kothari: “teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja” (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)

4.      Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, menurut mereka kurang mampu-nya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect).

5.      Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang hendak dicapai. Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam negeri. Dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect( bandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya pemiskinan sumber dayanya.

Sistem Perekonomian di Indonesia

Pendahuluan

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.

Sejarah perkembangan Perekonomian Indonesia

• 1950-1959       : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
• 1959-1966       : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin)
• 1966-1998       : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
• 1998-sekarang : Sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal

Di Indonesia mengenal sebuah kata ‘demokrasi’ begitu juga dengan sistem ekonominya, sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga mempunyai landasan ekonominya yaitu berlandaskan kepada: “UUD 1945” hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002,  yaitu pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Perkembangan sistem perekonomian pada umumnya subsistem, itulah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia.

Ciri-ciri Sistem Perekonomian Indonesia

Berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
4. Sumber kekayaan dan keuangan negara ditetapkan, digunakan dan diawasi penggunaannya atas dasar permusyawaratan dan permufakatan.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7. Potensi dan kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya asalkan tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
9. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.