Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Masalah-masalah perekonomian yang sering terjadi di Indonesia dari sejak dulu hingga sekarang yang sulit untuk dihindarkan yaitu masalah pengangguran. Banyak jenis pengangguran yang muncul dalam perekonomian Indonesia yang memberi dampak kurang baik dalam kegiatan ekonomi negara. Pengangguran juga dapat menimbulkan kecenderungan masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Ada beberapa jenis pengangguran:

1.      Pengangguran friksionil

2.      Pengangguran struktural

3.      Pengangguran teknologi

4.      Pengangguran siklikal

5.      Pengangguran musiman

6.      Pengangguran tidak kentara

Di Indonesia pemerintah mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk mengatasi pengangguran, diantaranya:

a.       Mengendalikan pertumbuhan penduduk.

b.      Menambah sektor pengeluaran guna mendukung terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan bisa membuka peluang dan kesempatan kerja lebih banyak.

c.       Memberi dan mengarahkan pendidikan sumber daya yaitu dengan memperbanyak pusat pelatihan kerja.

d.      Membuka lapangan kerja di daerah yang kurang berkembang kegiatan ekonominya.

e.       Pada sektor luar negeri dilakukan ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri.

Selain pengangguran, ada juga masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia yaitu inflasi. Inflasi sering diartikan sebagai suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu. Inflasi ini terjadi karena diwarnai kenaikan harga komoditi secara umum serta dapat diketahui jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.

Jika diperhatikan, inflasi memang dapat membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya:

·         Inflasi menjadikan turunnya pendapatan rill masyarakat yang memiliki penghasilan tetap karena tidak dapat menyesuaikan pendapatannya.

·         Inflasi menyebabkan turunnya nilai rill kekayaan masyarakat yang berbentuk kas karena akan menjadi lebih kecil dan harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar.

·         Inflasi menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun sehingga cenderung memilih investasi dalam aktiva yang lebih baik dari pada menabungkan ke bank.

·         Inflasi menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

Kebijaksanaan Pemerintah

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi sebagai dinamisator dan stabilisator, pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia yang biasa disebut kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi.

Berikut ini beberapa kebijaksanaan sejak orde baru berjalan:

1.      Kebijaksanaan periode 1966-1969

Kebijaksanaan pada masa ini diarahkan pada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur peninggalan orde lama, terutama paham komunis.

2.      Kebijaksanaan periode pelita I

Kebijaksanaan pada periode ini dimulai dengan peraturan pemerintah No.16 Tahun 1970 mengenai penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan impor, serta peraturan Agustus 1971 mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar.

3.      Kebijaksanaan periode pelita II

Kebijaksanaan pada periode ini yaitu mengenai perkreditan untuk mendorong para ekspotir kecil dan menengah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

4.      Kebijaksanaan periode pelita III

Kebijaksaan pada periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara pasaran komoditi ekspor Indonesia.

5.      Kebijaksanaan periode pelita IV

Pada periode ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan:

a.       Kebijaksanaan INPRES No.4 Tahun 1985

b.      Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM)

c.       Paket Devaluasi 1986

d.      Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986

e.       Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987

f.       Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES)

g.      Paket 27 Oktober 1988

h.      Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV)

i.        Paket  Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES)

6.      Kebijaksanaan periode pelita V

Kebijaksanaan ini lebih diarahkan pada pengawasan, pengendalian,dan upaya kondusif menuju rencana pembangunan Jangka Panjang tahap kedua.

Kebijaksanaan Moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijaksanaan ini dikelompokan menjadi 2 yaitu Kebijaksanaan moneter kuantitatif dan kualitatif.

Kebijaksanaan Fiskal adalah tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, biasanya dikaitkan dengan perpajakan. Pada kebijaksanaan moneter dan fiskal tentu memiliki kebijaksanaan pada sektor luar negerinya yaitu keduanya ini memiliki istilah lain yaitu kebijaksanaan menekan pengeluaran dan kebijaksanaan memindah pengeluaran.

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

Sebuah negara pasti memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya jika negara tersebut ingin mencapai kemakmuran. Kejadian tersebut terjadi karena tidak semua komoditi yang dihasilkan di dalam negeri bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Pasti setiap negara membutuhkan impor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Didalam proses perdagangan yang seperti itu tentu tidak semua negara bisa melakukannya dengan mulus. Pasti saja selalu ada hambatan proses transaksi perdagangannya tersebut. Hambatan-hambatan itu diantaranya:

1.      Hambatan Tarif

Adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri yang akan memasuki suatu negara (Komoditi impor).

2.      Hambatan Quota

Quota dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk negara tersebut.

3.      Hambatan Dumping

Dumping dapat diartikan sebagai tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri di banding harga di dalam negeri untuk produk yang sama.

4.      Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi

Pada hambatan yang ini biasanya berakibat lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi dari pada hambatan perdagangan yang sebelum-sebelumnya.

Pada pokok bahasan ini tentu memiliki neraca pembayaran luar negeri Indonesia. Neraca pembayaran luar negeri Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor luar negeri. Di dalam neraca ini terdapat pos yang merupakan arus dana masuk (+) dan ada pos yang merupakan arus dana keluar (-).

Peran kurs valuta asing dalam perekonomian Indonesia pasti dibutuhkan. Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kurs valuta asing, yaitu:

1.      Depresiasi

Turunnya nilai tukar mata uang dalam negari terhadap mata uang asing.

2.      Apresiasi

Kebalikan dari Depresiasi.

3.      Spot Rate

Nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2x24 jam saja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah sebuah rencana anggaran yang disusun untuk jangka pendek. Oleh karena itu, APBN dibuat setiap tahun supaya pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal yang seperti ini perlu diperhatikan karena tabungan pemerintah yang berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi untuk pembangunan Indonesia.

Dalam menyusun APBN tentunya mempunyai cara proses penyusunannya. Berikut ini asumsi-asumsi dalam penyusunan APBN:

1. Kondisi ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga yang berlaku.
2. Pertumbuhan ekonomi.
3. Inflasi.
4. Nilai tukar rupiah.
5. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan.
6. Harga minyak internasional.
7. Serta produksi minyak dalam negeri.

Di dalam APBN tentu adanya sumber perkiraan-perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara. Secara keseluruhan sumber perkiraan penerimaan negara bersumber dari:

1.      Penerimaan dalam negeri

Penerimaan dalam negeri ini berupa pajak. Pajak ini terdiri dari berbagai macam penerimaan yaitu:

·         Pajak penghasilan.

·         Pajak pertambahan nilai.

·         Pajak bumi dan bangunan.

·         Dan pajak-pajak lainnya.

2.      Penerimaan luar negeri

Penerimaan ini berasal dari investasi atau modal proyek pinjaman keluar negeri termasuk ekspor barang-barang ke luar negeri.

Apabila ada penerimaan tentu pasti ada pengeluaran. Berikut ini pengeluaran negara secara rutin:

1.      Pengeluaran untuk beanja pegawai.

2.      Pengeluaran untuk belanja barang.

3.      Pengeluaran untuk daerah otonom.

4.      Dan lainnya.